08 November 2018
Baja Dalam Negeri Perlu Dukungan

INCHEON, KOMPAS —Saat ini kebutuhan baja nasional untuk bahan baku industri masih dipenuhi melalui impor. Dukungan pemerintah terhadap pelaku industri baja dalam negeri dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas produksi.

Direktur Logistik dan Pengembangan Usaha PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Ogi Rulino mengatakan, investasi pada industri baja di dalam negeri perlu ditingkatkan.

“Untuk mendukung program kluster industri baja, Krakatau Steel membutuhkan dukungan pemerintah dan mitra investor,” ujarnya pada sesi diskusi bertema “Indonesia Steel Industry’s Present and Future” di Incheon, Korea Selatan, Selasa (6/II/2018). Sesi ini merupakan bagian dan Posco Global EVI Forum 2018.

Kebutuhan baja nasional, menurut data Kementerian Perindustrian, diperkirakan 14 juta ton per tahun. Sebanyak 9 juta ton diproduksi di dalam negeri, sedangkan 5 juta ton dipenuhi melalui impor.

Ogi mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan baja dalam negeri, Krakatau Steel tengah merampungkan pembangunan pabrik baja mentah berkapasitas hingga 1,5 juta ton per tahun di Cilegon, Banten. Pabrik ini adalah fase awal dan tiga tahap pembangunan kluster industri baja berkapasitas 10 juta ton per tahun. “Pekerjaan akan dilanjutkan ke fase kedua dan fase ketiga hingga rampung pada 2025,” ujarnya.

Untuk menyelesaikan seluruh fase sesuai target waktu yang dicanangkan, Ogi menambahkan, Krakatau Steel perlu dukungan pemerintah pusat dan daerah, terutama untuk menyiapkan infrastruktur jalan.

Presiden Posco Chang In-hwa, optimistis Krakatau Steel akan mampu memproduksi baja mentah hingga 10 juta ton per tahun untuk memenuhi kebutuhan industri dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Saat pertama didirikan pada 1968, Posco juga kesulitan memperoleh dana investasi.

Sementara itu, Direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Kiki Verico, menyampaikan, peningkatan hingga 6,1 juta ton per tahun dan kapasitas produksi baja nasional akan memberikan keuntungan fiskal bagi negara.

Kompas, 08 November 2018

 Dilihat : 906 kali